Mamuju, 27 Februari 2025, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 oleh Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri digelar secara virtual melaui aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan untuk melakukan sikronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk program kegiatan tahun anggaran 2026. Untuk efisiensi anggaran sehingga kegiatan tahun ini dilaksanakan secara online, biasanya pelaksanaannya Offline oleh Kementerian Dalam Negeri.
Khusus untuk Bidang Urusan Perhubungan, dilaksanakan desk bersama Kementerian Dalam Negeri, melalui SUPD II Ditjen Bina Bangda yang dihadiri oleh Kementerian Bappenas dan Kementerian Perhubungan, untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diikuti oleh Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat berserta Tim dari Bapperida Provinsi Sulawesi Barat.
Arman, Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tim Pembahas mengatakan bahwa terdapat dua indikator pembangunan yang dibahas dalam desk yaitu indikator konektivitas wilayah dan keselamatan lalu lintas. Dalam kesempatan ini Arman menyampaikan untuk tahun 2026 telah direncanakan penganggaran lanjutan pembangunan Terminal Tipe B di Mamuju Tengah yang sampai saat ini belum rampung pembangunannya akibat terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan pada Dinas Perhubungan. Sejalan dengan itu Kementerian Dalam Negeri akan memberi atensi khusus untuk lanjutan pembangunan terminal Tipe B ini sebagai sarana penunjang konektivitas daerah.
Selain konektivitas wilayah, pembahasan dilanjutkan terkait indikator keselamatan lalu lintas. kementerian Dalam negeri memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi barat yang telah menerbitkan Pergub Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi Sulawesi barat, meski belum berjalan sesuai yang diharapkan, namun implementasi dari Pergub ini dapat dijalankan terutama kepada lima pilar OPd yang terlibat langsung untuk mengambil peran sesuai tugas masing-masing. selain itu Kementerian dalam negeri mengharapkan Farum LLAJ provinsi Sulawesi barat dapat berkoordinasi dan merumuskan langkah-langkah konkrit terutama untuk keselamatan LLAJ ini. Menanggapi hal tersebut, Arman menyampaikan bahwa untuk perencanaan tahun 2026 telah dianggarkan pengadaan LPJU dan pagar Jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan jalan semoga nantinya oleh TAPD Provinsi Sulawesi barat dapat memberi atensi khusus terkait anggaran fasilitas keselamatan jalan ini mengingat berdasarkan data dalam tiga tahun terakhir kejadian kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan.
Di sesi terakhir rapat koordinasi ini, Arman menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan agar tetap dapat memberikan perhatian dan prioritas kepada Provinsi Sulawesi Barat terutama dalam upaya bersama meningkatkan konektivitas wilayah khususnya konektivitas laut dan udara., karena sebagaimana diketahui bahwa saat ini seluruh pelabuhan yang ada di Sulawesi barat masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan, begitu pula dengan Bandar Udara sehingga segala kebijakan yang terkait dengan itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah provinsi Sulbar tentu siap untuk memberikan dukungan secara teknis dan nonteknis terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin lebih baik dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
